Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas:

a. Memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina, mengkoordinasikan dan kerjasama dalam pelaksanaan Lingkungan Hidup yang ditetapkan Bupati; dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas:

a. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat-menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan, koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Lingkungan Hidup; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;

b. Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;

c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;

e. Penyelenggaraan kegiatan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan;

f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;

g. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan; dan

h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud  dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;

c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan;

d. Menyelenggarakan administrasi perkantoran;

e. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;

f. Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;

b. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;

c. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran perangkat daerah;

d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup;

e. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;

f. Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;

g. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup;

h. Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup;

i. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor; dan

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

b. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangungan lingkungan hidup tingkat daerah;

c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;

d. Menyiapkan dan menyusun bahan, pengembangan kerjasama lintas sektor;

e. Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup;

f. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan lingkungan hidup;

g. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;

h. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang lingkungan hidup;

i. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangungan di bidang lingkungan hidup;

j. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas:

a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tata lingkungan; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi: a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam; b. Penyusunan dokumen RPPLH; c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM; d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH; e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan; g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup); h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion; i. Penyusunan NSDA dan LH; j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah; k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH; m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS; p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; q. Pemantauan dan evaluasi KLHS; r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH); s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL); t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); u. Pelaksanaan proses izin lingkungan; v. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam; w. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam; x. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam; y. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam; z. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; aa. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK; bb. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; cc. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; dd. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati; ee. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan ff. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan gg. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. (1) Bidang Tata Lingkungan terdiri dari: a. Seksi Kajian Strategis Lingkungan; b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Seksi Kajian Strategis Lingkungan Seksi Kajian Strategis Lingkungan mempunyai tugas: a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam; b. Penyusunan dokumen RPPLH; c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM; d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH; e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup); h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion; i. Penyusunan NSDA dan LH; j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah; k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH; m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS; p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; q. Pemantauan dan evaluasi KLHS; dan r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. Seksi Kajian Dampak Lingkungan Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas: a. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH); b. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL); c. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); d. Pelaksanaan proses izin lingkungan; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas: a. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam; b. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam; c. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam; d. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam; e. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; f. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK; g. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; h. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati; i. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati; j. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; k. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati; dan l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas: a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi: a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota; b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah; d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri; e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam; f. Pembinaan pendaur ulangan sampah; g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah; h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk; i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota; j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah; k. Penyediaan sarpras penanganan sampah; l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah; m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah; n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping; o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah; p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah; q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah; r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota; x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota; y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota; z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota; aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3; bb. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota; cc. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota; dd. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; dan ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan ff. pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri dari: a. Seksi Pengurangan Sampah; b. Seksi Penanganan Sampah; dan c. Seksi Penanganan Limbah B3. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Seksi Pengurangan Sampah Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas: a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota; b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah; d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri; e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam; f. Pembinaan pendaur ulangan sampah; g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah; dan h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk. i. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah; j. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; k. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); l. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); dan m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Seksi Penanganan Sampah Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas: a. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota; b. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah; c. Penyediaan sarpras penanganan sampah; d. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah; e. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah; f. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping; g. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah; h. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah; i. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; j. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; dan k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Seksi Penanganan Limbah B3 Seksi Penanganan Limbah B3 mempunyai tugas: a. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota; b. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota; c. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota; d. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota; e. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3; f. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota; g. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota; h. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis; i. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas: a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air; b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara; c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah; d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut; e. Penentuan baku mutu lingkungan; f. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan); g. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi; h. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi; i. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi; j. Penentuan baku mutu sumber pencemar; k. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; l. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; m. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; n. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; o. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan; p. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan; q. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; dan r. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari: a. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan; b. Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan; dan c. Seksi Pemulihan Lingkungan. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas: a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air ; b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara; c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah; d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut; e. Penentuan baku mutu lingkungan; f. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan); g. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas: a. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi; b. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi; c. Penentuan baku mutu sumber pencemar; d. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; e. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; f. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; g. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Seksi Pemulihan Lingkungan Seksi Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas: a. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan; b. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan; c. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan; d. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas: a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat; b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan; d. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan; e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan; f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan; g. Sosialisasi tata cara pengaduan; h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; k. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; l. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah; m. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan; n. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup o. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; p. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; q. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; r. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; s. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; t. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA; u. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat; v. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup w. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; x. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; y. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; z. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; aa. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; bb. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH; cc. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH; dd. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH; ee. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH; ff. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH; gg. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan; hh. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH; ii. Pengembangan jenis penghargaan LH; jj. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH; kk. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan; ll. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan mm. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan nn. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. (1) Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari: a. Seksi Pengawasan Lingkungan; b. Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Seksi Pengawasan Lingkungan Seksi Pengawasan Lingkungan mempunyai tugas: a. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; d. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas: a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat; b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan; d. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan; e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan; f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan; g. Sosialisasi tata cara pengaduan; dan h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. i. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum; j. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan LH; k. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; l. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas: a. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; b. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; d. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA; e. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat; f. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; g. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; i. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; j. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; k. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; l. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH; m. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH; n. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH; o. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH; p. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH; q. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan; r. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH; s. Pengembangan jenis penghargaan LH; t. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH; u. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan v. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; w. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.


Last Update:09-05-2017 09:53